Hubungan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan masyarakat atau Public Relations adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat. Humas (PR) adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi/lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait.

Public Relations (PR) merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapainya. Public relation atau hubungan masyarakat masih merupakan bidang baru terutama di Indonesia. Lahirnya public relations seperti yang dipraktekan sekarang ialah karena adanya kemajuan-kemajuan dalam berbagai macam bidang itu. Kemajuan yang sekaligus merupakan juga kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, memisahkan manusia kedalam berbagai kelompok atau golongan, yang masing-masing mempunyai tujuan sendiri dan berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka untuk menciptakan kerja sama, public relations merupaka suatu kebutuhan dalam masyarakat dewasa ini, dimana orang-orangnya bergerak diberbagai bidang, misalnya dalam bidang industri, perusahaan, pendidikan, pemerintahan, kerokhanian, social ekonomi, politik perburuan dan sebagainya. Banyak orang tidak percaya dan sulit mempercayai bahwa humas bermanfaat bagi organisasi atau lembaganya, anggapan itu dikarenakan kesalahan penerapan humas itu sendiri, penerapan humas terkadang cenderung tidak terintegrasi dengan bagian yang lain, dan tidak terencana dengan baik , padahal humas tidak beda dengan fungsi manajemen yang lainnya, yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, aksi dan evaluasi, dalam arti kerja humas haruslah terencana dengan baik, dan dirumuskan tujuannya serta ditentukan tingkat keberhasilannya.

Pendekatan public relations memang tidak harus dilihat semata-mata sebagai aparat kelembagaan, seperti dalam wujud Bagian Humas atau Biro Humas. Yang utama, memang, penerapannya sebagai metode komunikasi oleh tiap karyawannya. Mengingat diperlukan waktu panjang untuk mengusahakan tiap karyawan mampu menerapkan public relations sebagai metode komunikasi dalam kehidupan dan kegiatan sehari-harinya, hadirnya public relations sebagai lembaga di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota masih diperlukan. Selain dua pendekatan itu, masih dimungkinkan pendekatan ketiga yakni peran humas dirangkap top manager atau perangkat pemerintah lain. Kemungkinan lainnya, pemerintah mempekerjakan konsultan jasa di bidang public relations yang berada di luar struktur pemerintahan, terus-menerus atau secara insidental.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Humas di Indonesia

Sejarah perkembangan Public Relations di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an. Kala itu berdiri organisasi HUMAS pertama kali di perusahaan perminyakan negara ( Pertamina). Peranan divisi HUPMAS ( Hubungan Pemerintah dan Masyarakat ) Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta/BUMN/Asing dan masyarakat.

Kemudian pada tahun 1954, secara resmi HUMAS diterapkan pada jajaran kepolisian. Dilanjutkan di berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta pada tahun 1970-an.

Jika dikaitkan dengan state of being, dan sesuai dengan method of communication, maka istilah Humas dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi, jika kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Hubungan Masyarakat itu, hanya mengadakan hubungan dengan khalayak di luar organisasi, misalnya menyebarkan press release ke massa media, mengundang wartawan untuk jumpa pers atau wisata pers, maka istilah hubungan masyarakat tersebut tidaklah tepat apabila dimaksudkan sebagai terjemahan dari public relations.

Bapak Rosady Ruslan, SH, MM membagi perkembangan public relations di Indonesia dalam 4 periode sebagai berikut :

1)      Periode 1 ( Tahun 1962 )

Secara resmi pembentukan HUMAS di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda, yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian/divisi HUMAS. Dijelaskan pula garis besar tugas kehumasan dinas pemerintah adalah : Tugas strategis yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaaannya. Dan tugas taktis yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga/institusi yang diwakilinya.

2)      Periode 2 ( Tahun 1967 – 1971 )

Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan.

Tahun 1967, berdiri Koordinasi antar Humas Departemen/ Lembaga Negara yang disingkat “Bakor” yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen.

Tahun 1970- 1971, Bakor diubah menjadi Bako-humas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah ) yang diatur melalui SK Menpen No. 31/Kep/Menpen/tahun 1971. Yang menjelaskan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI. Bakohumas tersebut beranggotakan Humas departemen, Lembaga Negara serta unit usaha negara/BUMN. Kerjasama antara Humas departemen/institusi tersebut menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan.

3)      Periode 3 ( Tahun 1972 – 1993 )

Periode ini ditandai dengan munculnya Public Relations kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Dengan indikator sebagai berikut:

      Tanggal 15 desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia ( Perhumas ) sebagai wadah profesi HUMAS oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Seperti wardiman Djojonegoro ( mantan mendikbud), Marah Joenoes (mantan kahupmas Pertamina), pada konvensi Nasional HUMAS di Bandung akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia ( KEKI ). Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association ( IPRA) dan ASEAN Public Relations Organization (FAPRO).

      Tanggal 10 April 1987 di jakarta, terbentuklan suatu wadah profesi HUMAS lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relations ( APPRI ). Tujuannya adalah sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan – perusahaaan public relations yang independen (konsultan jasa kehumasan ).

4)      Periode 4 ( Tahun 1995 – sekarang )

Periode ini Public Relations berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus ( spesialisasi PR/HUMAS bidang industri pelayanan jasa). Dengan indikator sebagai berikut:

      Tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang ( H-3). Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi HUMAS bidang jasa perhotelan, berkaitan erat dengan organisasi PHRI ( Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia).

      Tanggal 13 september 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan ( FORKAMAS) oleh Gubernur BI Soedradjad Djiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat HUMAS ( Public Relations Officer ), baik bank pemerintah ( HIMBARA), swasta ( PERBANAS), dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia.

      Keluarnya SK BAPEPAM No.63/1996, tentang wajibnya pihak emiten (perusahaan yang go public) di Pasar Bursa Efek Jakarta ( BEJ) dan Bursa Efek Surabaya memiliki lembaga Corporate Secretary.

      Berdirinya PRSI ( Pulic Relations Society of Indonesia ) pada tanggal 11 november 2003 di Jakarta. ini menyerupai PRSA ( Public Relations Society of Amerika), sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan sertifikasi akreditasi PR Profesional (APR) di Amerika yang diakui secara internasional.

PRSI atau Masyarakat PR Indonesia (MAPRI) pertama kali dipimpin oleh August Parengkuan seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan ketua Perhumas-Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan serta pastisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR professional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional.

2.2 Definisi Humas

Pada dasarnya, humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial. Kebutuhan akan kehadirannya tidak bisa dicegah, terlepas dari kita menyukainya atau tidak, karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Arti penting humas sebagai sumber informasi terpecaya kian terasa pada era globalisasi dan “banjir informasi” seperti saat ini.

Humas, yang merupakan terjemahan dari istilah Public Relations atau PR. Kedua istilah ini akan dipakai secara bergantian. Itu terdiri dari beberapa bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya.

Menurut definisi kamus Institute of Public Relations (IPR), sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa (November 1987), “humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”. Jadi, humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan humas sama sekali tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau dadakan. Tujuan humas itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan (atau, lazim disebut sebagai seluruh “khalayak” atau publiknya).

Menurut kamus Fund and Wagnal, American Standard Desk Dictionary (1994), istilah humas diartikan sebagai segenap kegiatan dan teknik atau kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaaan dan sepakterjangnya. Istilah “kiat” dalam definisi ini mengindikasikan bahwa humas harus menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan (Management By Objectives).

Pada pertemuan asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City (Agustus 1978), ditetapkan definisi humas, “Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan kepentingan khalayaknya”.

2.3 Ruang Lingkup Humas

2.3.1 Humas Pemerintahan

Humas Pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Mereka memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar humas pemerintahan dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dam saran bagi para pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan ataupun yang sedang diusulkan.

2.3.2 Humas Industri dan Bisnis

Kesadaran masyarakat tentang pengaruh keputusan industri dan bisnis terhadap hal-hal di atas dan masyarakat sebagai sasaran market industri dan bisnis di sisi yang lain, menimbulkan kesadaran kalangan industri dan bisnis untuk memperhatikan dan melibatkan peranan masyarakat terhadap keputusan mereka. Sehingga ada hibungan timbal balik yang merupakan ciri dan konsep humas. Mereka berdua pada akhirnya memiliki kesadaran dan tanggungjawab dalam memelihara ketertiban, pertahanan, konservasi alam dan ekonomi. Dari sisi manajemen (perusahaan),hal ni memerlukan perhatian yanh lebih untuksenantiasa memberitahu masyarakat terhadap masalah-masalah,alasan-alasan dan pembenaran atas keputusan-keputusan manajemen. Sebaliknya, mereka juga harus mengetahui lebih banyak tentang masyarakat dam kepentingan mereka atau kepentingan golongan –golonagn khusus, yakni yang dapat mempengaruhi dampak terhadap industri dan bisnis.

2.3.3 Humas Sosial

1. Humas Penegak Hukum

Termasuk dalam hal ini humas yang berada dalm kepolisian karena kepolisian telah menjadi perhatian masyarakat dalm hubungannya terhadap kelompok minoritas, hak warga Negara, penyalahgunaan obat bius, kejahatan, ketertiban umum dan sebagainya. Sebagai hasilnya banyak golongan penegak hokum merasa perlu untuk membentuk grup-grup penasihat warga Negara dan merangkap sebagai pejabat humas untuk bekerjasama dengan mereka dan para media massa. Singkatnya, penegak hokum perlu mendengarkan dan tanggap terhadap kepentingan umum supaya mereka dapat membantu masyarakat dengan baik.

2.Humas Profesi

Maksud penerapannya adalah untuk mendapat pengakuan dan keprofesionalan dan publikasi tentang apa yang telah mereka lakukan bagi kepentingan umum. Kampanye kesehatan, sadar hokum, massa information, perngumpulan dan, publikasi perkembangan teknologi kedokteran dan terobosan-terobosan baru hasil penelitian, pengalaman dramatisdalam mencari berita,produksi dan pemutaran film-film profesi adalah contoh penerapan humas profesi dokter, pengacara, waatawan, artis dan sebagainya.

3. Humas Organisasi Sukarela

Peranannya untuk merancang suatu program humas yang progresif, termasuk di dalamnya mengadakan hubungan dengan pers.

4. Humas Organisasi Internasional

Lahirnya humas Internasional disebabkan oleh adanya perubahan sangat cepat di dalam segala bidang, misalnya perkembangan di bidang pariwisata, komunikasi, tukar-menukar di bidang pendidikan dan sebagainya. Semua itu memungkinkan terjadinya kontak atau hubungan antarnegara.Dengan demikian, untuk memelihara hubungan yang baik antara satu Negara dengan Negara yang lain humas memegang peranan penting.

2.4 Perkembangan Kelembagaan Humas di Indonesia

Tidak ada catatan yang pasti, mulai kapan profesi humas mulai berkembang di Indonesia. Namun yang jelas, praktek humas dalam pengertiannya yang paling hakiki sudah ada di Nusantara sebelum kedatangan Belanda.

Secara kelembagaan atau institusional, profesi humas diakui sejak terbentuknya Bakohumas (Badan Kordinasi Hubungan Masyarakat) pada tanggal 13 Maret 1971. Bakohumas ini menghimpun para pejabat dan staf humas di lingkungan departemen, lembaga-lembaga pemerintahan dan BUMN. Perkembangan humas di Indonesia cukup pesat, dan tiga faktor yang melatarbelakanginya, yaitu : 1) Kemajuan teknologi, 2) pertumbuhan ekonomi dan 3) kian hausnya masyarakat akan informasi yang akurat.

Agenda kerja di Bakohumas ditekankan pada pemantapan koodirnasi, integrasi, sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Organisasi ini ada di pusat dan di daerah-daerah (Dati I dan Dati II). Keanggotaannya bukan individual, melainkan fungsional kelembagaan. Sampai sekarang, anggotanya tercatat sebanyak 136 lembaga. Secara ex officio, pimpinan Bakohumas pusat dijabat oleh Direktur Pembinaan Humas Departemen Penerangan. Sedangkan wakilnya adalah Kepala Biro Humas Departemen Dalam Negeri. Di Dati I, kepala Bakohumas Daerah dijabat oleh Kepala Kanwil Departemen Penerangan setempat.

Lembaga pertama di Indonesia menghimpun para praktisi humas (individual) adalah “PERHUMAS” (Perhimpunan Hubungan Masyarakat). Lembaga ini didirikan (berbadan hukum) pada tanggal 12 Desember 1972. Pendirinya dari kalangan swasta dan pemerintahan.

Perhumas dibentuk dengan tujuan meningkatkan keterampilan prosesional humas, memperluas dan memperdalam pengetahuan teknis humas dan sebagai wahana pertemuan para praktisis humas. Perhumas telah tercatat sebagai anggota IPRA (International Public Relations Association) yang berpusat di Jenewa, Swiss, serta turut merintis pembentukan FAPRO (Federations of ASEAN Public Relations Organizations) pada awal 1980-an.

Pada tanggal 13 September 1996, terbentuk Forkamas (Forum Komunikasi Hubungan Masyarakat Perbanas) yang khusus menghimpun para pejabat humas di lingkungan perbankan. Penggagasnya adalah Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono. Sampai dengan akhir tahun 1996, lembaga tersebut baru menghimpun para pejabat humas dari sekitar 30-an bank, sedangkan jumlah bank yang ada di Indonesia saat itu mencapai sekitar 240-an.

Sebelumnya, perusahaan atau biro-biro konsultan humas telah membentuk asosiasi tersendiri pada tahun 1986 dengan nama APPRI (Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia). Sampai pada tahun 1995, anggotanya telah mencapai sekitar 55 perusahaan. APPRI sejak awal telah aktif dalam ikut menangani proyek-proyek kehumasan berskala besar, seperti humas untuk keluarga berencana dan pamera kedirgantaraan internasional (Indonesia Air Show).

Diluar itu masih banyak asosiasi-asosiasi humas yang relatif independen. Misalnya, H3 (Himpunan Humas Hotel), yang terbentuk pada tanggal 23 Februari 1995, atau Jayakarta PR Club. Perkembangan kelembagaan humas ini turut memberi andil yang penting bagi perkembangan profesi humas di Indonesia.

2.5 Hubungan Masyarakat (Publik Relations)

2.5.1 Kegiatan-kegiatan Humas

Kegiatan humas pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi,verbal maupun nonverbal. Kegiatan komunikasi verbal,sebagian besar adalah pekerjaan mulai dari menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi,menulis untuk pers (press release),membuat rekomendasi dan sebagainya.Sedangkan verbal lisan antara lain jumpa pers, guest guide/open huose, announcer,presenter, desk informations dan sebagainya. Kegiatan komunikasi nonverbal meliputi penyelenggaraan pameran, seminar, special event, riset/peneliian, pers kliping dan sebagainya.

Kegiatan terbesar humas adalah menulis,editing,media relations,special event, berbicara, produksi, riset, programming dan konsultasi. Sedangkan penggunaan kegiatan yang menggunakan waktu terbesar adalah untuk koordinasi,perencanaan dan negosiasi

Kegiatan-kegiatan kehumasan meliputi :

      Customer relations seperti membangun hubungan baik dengan pihak luar,maksudnya menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan public dan hubungan dengan konsumen.

      Employee relations, seperti membangun hubungan antara pimpinan dengan bentuk kerjasama dan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan.

      Community relations, seperti membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kerja sama dengan perusahaan yang kita wakili, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan dan komunitas-komunitas masyarakat tertentu.

      Government relations, seperti menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah.

      Media Relations, seperti menjalin hubungan baik dengan media, karna kerja humas tidak akan pernah berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik dengan media, jadi hubungan itu harus dijaga dengan baik dan tidak ada yang dirugikan.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang humas adalah

      Menyalahgunakan kepercayaan, ini dapat berupa membocorkan rahasia, korupsi dll

      Memberikan informasi-informasiyang tidak dapat dipertanggung jawabkan, yang sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dicek.

      Mengadakan kerja sama dengan individu atau kelompok yang dapat merugikan individu-individu lainnya, baik dari segi moral maupun segi lainnya.

      Menggunakan metode-metode, cara-cara, teknik-teknik manipulasi yang dapat mengakibatkan sseorang atau orang akan kehilangan kebebasannya untuk bertindak sebagai respons terhadap tindakan-tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.5.2 Fungsi Humas

Dalam buku Public Relations : Teori dan Praktek yang ditulis oleh Djanalis Djanaid (1993) disebutkan dua fungsi PR yaitu :

1. Fungsi Konstruktif

Dianalogikan sebagai “penata jalan “.Jadi, humas merupakan “garda” terdepan yang dibelakangnya terdiri dari “rombongan” tujuan-tujuan perusahaan.Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi untuk mengetahui kepentingan publik,mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen,menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian,percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik atau organisasi yang diwakilinya.

2. Fungsi Korektif

Berperan sebagai pemadam kebakaran,yakni apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah-masalah atau krisis dengan publik,maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut.

Sementara Cutlip and Center mengatakan bahwa fungsi PR meliputi hal-hal berikut :

o    Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi.

o    Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan.

o    Melayani publik dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum.

o    Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik,baik internal maupun eksternal.

2.5.3 Peranan Petugas Humas

Peranan humas dapat dibedakan menjadi 2 yakni peranan manajerial yang dikenal dengan peranan di tingkat messo (manajemen) dapat diuraikan menjadi 3 peranan,yakni expert pereciber communication,problem solving process facilitator dan communicatoin facilitator dan juga peranan teknis .Sehingga bisa dijelaskan lebih jauh terdapat 4 peranan yakni :

§  Expert Pereciber Communication.

Petugas PR di anggap sebagai orang  yang ahli. Dia menasehati pimpinan perudahaan/organisasi.Hubungan mereka diibaratkan seperti hubungan dokter dan pasien.

§  Problem Solving Process Facilitator

Yakni petugas humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen/krisis.Dia menjadi anggota tim bahkan bila tidak memungkinkan menjadi leader dalam penanganan krisis manajemen.

§  Communicatoin Facilitator

Petugas humas sebagai fasilitayor atau jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan sebagai media atau penegah bila ada misscommunication.

§  Technician Communication

Petugas humas dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi yang menyediakan layanan di bidang humas.

2.5.4 Tugas Humas

Ada 3 tugas humas dalam organisasi yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi humas yakni :

a)       Menginterpretasikan , menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik,kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi.

b)       Mempetemukan kepentingan organisasi/lembaga dengan kepentingan publik.

c)       Mengevaluasi program-program organisasi/lembaga,khususnya yang berkaitan dengan publik.

2.6 Prospek Profesi Humas di Era Globalisasi

Pada era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang memang benar-benar berkualitas. Hal ini untuk mendukung adanya persaingan yang sangat ketat baik dalam dunia karir, pendidikan dan yang lain.
Tidak terlepas pula dalam hal profesi. Semuanya harus dituntut menjadi profesional. Agar tidak tersingkir oleh adanya persaingan. Seperti halnya profesi public relations (PR) yang keberadaannya sangat penting. Selain itu, profesi public relations merupakan suatu profesi yang menantang dan memiliki prospek yang baik untuk kedepannya. Baik untuk sebuah perusahaan, organisasi, ataupun dalam sektor yang lain seperti dalam pemerintahan.

Public Relation sebenarnya suatu bidang yang sangat potensial di masa yang akan datang karena posisinya yang sangat strategis. Public relations yang dahulu dengan sekarang sangat berbeda. Dahulu, seorang public relations identik sebagai event organizer, membawakan tas direktur, atau menemani ibu pejabat berbelanja. Namun, kini seorang public relations atau humas harus bisa membuka ruang dalam menjembatani investasi dan ruang pasar penjualan produk. Dalam bidang komunikasi dan public relations atau humas kini menjadi salah satu ujung tombak sektor industri untuk bersaing dalam era globalisasi. Seperti contoh pada bidang dunia kerja atau untuk sebuah perusahaan. Dalam era globalisasi, profesi public relations atau bidang kehumasan ini akan sangat berperan karena merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan yang dipegangnya. Perusahaan yang tidak memanfaatkan bidang tersebut akan tertinggal karena tidak menguasai perolehan dan penyebaran informasinya. Keberadaan bidang komunikasi dan public relations atau hubungan masyarakat bukan hanya perlu untuk membina hubungan dengan pihak luar. Namun pula, ini sangat penting untuk memberikan informasi ke dalam, baik kepada pimpinan maupun sesama karyawan sendiri. Suatu perusaan yang nyaman harus melakukan suatu keterbukaan antara karyawan dengan atasannya. Agar tidak terjadi adanya suatu kesalahpahaman yang akan menimbulkan suatu kesenjangan dalam perusahaan tersebut. Hal inilah yang menjadi suatu tugas dari seorang public relations dalam perusahaan.

Dalam sebuah pemerintahan, public relations atau bidang kehumasan juga sangat diperlukan. Pada saat yang sekarang ini, pemerintahan harus terbuka. Tidak seperti zaman dahulu. Dalam era keterbukaan ini masyarakat bisa mempertanyakan kebijakan pemerintah dan pemerintah harus mengkomunikasikan atau menginformasikan kebijakannya kepada masyarakat. Di sinilah Public Relations dibutuhkan untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan semua kebijakan pemerintah kepada semua masyarakat. Agar tercapai semua tujuan yang akan dicapainya.

Profesi public relation pada zaman sekarang atau pada era globalisasi ini sangat memanfaatkan adanya fasilitas penyebaran informasi yang sangat canggih yaitu internet. Kini internet semakin memasyarakat. Siapa saja boleh untuk mengaksesnya. Hal ini memudahkan seorang public relations untuk menyebarluaskan segala informasinya. Karena antara instansi yang satu dengan yang lain sangat memerlukan tukar informasi seluas-luasnya demi mewujudkan visi misi yang diembannya.

Kesimpulannya, profesi public relations atau bidang kehumasan untuk era globalisasi ini sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan sumber daya manusia atau publik yang semakin cerdas pula. Baik untuk perusahaan yang berfungsi untuk menyebarkan informasi, ataupun untuk bidang pemerintahan dan yang lain yang berfungsi untuk menginformasikan kebijakannya kepada masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, menjadi sarana utama bagi seorang public relations masa depan. 

2.7 Citra Sebagai Sasaran Humas

Praktisi humas senantiasa dihadapkan pada tantangan dan harus menangani berbagai macam fakta yang sebenarnya, terlepas dari apakah fakta itu. Perkembangan komunikasi memungkinkan lagi bagi suatu organisasi untuk menutup-nutupi suatu fakta.

            Ada 5 jenis citra (image), sebagai berikut :

1.    Citra Bayangan (mirror image)

Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi, biasanya adalah pemimpinnya mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini cenderung positif, bahkan terlalu positif karena kita bisa membayangkan hal yang serba hebat mengenai diri sendiri sehingga kita pun percaya bahwa orang-orang lain juga memiliki pandangan yang tidak kalah hebatnya atas diri kita.

2.    Citra yang Berlaku (current image)

Citra ini kebalikan dari citra bayangan, citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Namun sama halnya dengan citra bayangan, citra yang berlaku tidak selamanya, bahkan jarang, sesuai dengan kenyataan semata-mata terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan orang-orang luar yang bersangkutan yang biasanya tidak memadai. Biasanya pula, citra ini cenderung negatif karena humas memang menghadapi dunia yang bersifat memusuhi, penuh prasangka, apatis dan diwarnai keacuhan yang mudah sekali menimbulkan suatu citra yang tidak fair.

3.    Citra Harapan (wish image)

Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya citra harapan lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada, walaupun dalam kondisi tertentu, citra yang terlalu baik juga bisa merepotkan. Namun secara umum, yang disebut sebagai citra harapan itu memang sesuatu yang berkonotasi lebih baik. Citra harapan biasanya dirumuskan dan diperjuangan untuk menyambut sesuatu yang relatif baru, yakni ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai.

4.    Citra Perusahaan (corporate image)

Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan citra atas produk dan pelayanan saja. Citra perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal. Hal-hal positif yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan.

5.    Citra Majemuk (multiple image)

Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki banyak unit dan pegawai. Masing-masing unit dan individu tersebut memiliki perangai dan perilaku tersendiri, sehingga secara sengaja atau tidak mereka pasti memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan.

2.8 Citra Positif dan Negatif

Kedua macam citra bersumber dari adanya citra-citra yang berlaku (current images) yang bersifat dan negatif. Citra humas yang idelah adalah kesan yang benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas kenyataan yang sesungguhnya. Itu berarti tidak seyogianya “dipoles agar lebih indah dari warna aslinya”, karena hal itu justru dapat mengacaukannya. Suatu citra yang sesungguhnya bisa dimunculkan kapan saja, termasuk ditengah terjadinya musibah atau sesuatu yang buruk. Caranya adalah dengan menjelaskan secara jujur apa yang menjadi penyebabnya, baik itu informasi yang salah atau suatu perilaku yang keliru.

Pemolesan citra (yang tidak sesuai dengan fakta yang ada) pada dasarnya tidak sesuai dengan hakikat humas itu sendiri. Kalangan manajemen dan pemasaran yakni mereka yang sering membeli dan menyalahgunakan humas sehingga merusakkan nama baik dunia kehumasan, suatu pemikiran yang keliru bahwasanya pemolesan citra itu merupakan suatu usaha yang sah-sah saja. Tentu saja hal ini tidak bisa dibenarkan. Dalam rangka menegakkan kredibilitas humas maka segala macam usaha pemolesan citra harus dihindari.

            2.8.1 Perbedaan Antara Humas Nyata dan Humas Semu

Perbedaan pokok antara humas yang nyata dan yang semu (tidak nyata) terletak pada ada-tidaknya tujuan-tujuan tertentu, atau bisa-tidaknya hasil humas itu di ukur. Para pengkritik humas sering mengatakan bahwa humas itu adalah sesuatu yang tidak nyata sehingga hasilnya pun mustahil diukur. Satu-satunya alasan mengapa hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan humas tidak bisa diukur adalah tidak adanya tujuan yang menjadi pedoman atau patokan pengukuran.

Humas yang tidak nyata pada dasarnya bersumber dari kegiatan-kegiatan kehumasan yang tidak terencana dan tanpa tujuan yang pasti. Hal ini tidak dapat dielakan jika pihak yang mengerjakannya hanya menginginkan suatu citra yang hebat atau peliputan media massa yang penuh pujian. Peliputan media massa yang luas atau citra yang positif itu pada dasarnya hanyalah alat bagi suatu organisasi untuk memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan berikutnya yang lebih konkret. Bahkan kadang-kadang humas hanya diartikan sebagai kegiatan pengumpulan kliping koran, tentu saja hasilnya absrak dan tampak tidak berarti. Sedangkan humas yang nyata sesungguhnya adalah hums yang mampu menghasilkan suatu manfaat berarti sehingga senantiasa efektif bila ditinjau dari segi biaya (cost-effective).

            2.8.2 Perumusan Tujuan dan Penentuan Skala Prioritas

Tujuan yang tepat tidak muncul begitu saja. Kita bisa menemukan tujuan yang paling tepat hanya dengan duduk dibelakang meja dan memerintahkan orang-orang lain untuk melakukan ini dan itu. Ada dua cara untuk menetapkan tujuan. Cara pertama adalah dengan mengadakan riset khusu guna mengindentifikasi masalah yang sekiranya memerlukan solusi humas. Misalnya saja rendahnya antusiasme para pengecer untuk memasarkan suatu produk, atau sikap apatis staf atas rencana perusahaan untuk menanamkan modal dalam sektor industri mesin secara besar-besaran. Cara kedua adalah dengan mengadakan serangkaian diskusi atau konsultasi secara mendalam dengan para pimpinan departemen atau kalangan staf inti guna mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan komunikasi paling mendasar yang mereka rasakan.

Ruang lingkup tujuan humas itu sendiri ternyata sedemikian luas. Namun sehubungan dengan keterbatasan sumber daya, maka kita harus selalu membuat prioritas.

Penyusunan prioritas merupakan suatu hal yang mutlak perlu, mengingat tujuan yang lebih banyak ketimbang sumber daya yang tersedia karena jenis sumber daya itu sendiri bervariasi, kita perlu menyimak lebih jauh perumusan skala prioritas (seleksi tujuan) atas keterbatasan beberapa sumber daya pokok. Yang pertama adalah sumber daya waktu. Semua organisasi dan individu pasti menghadapi batasan waktu dalam mengejar tujuan-tujuannya.

Yang kedua adalah sumber daya dana atau uang yang tersedia untuk membiayai usaha-usaha dalam mencapai suatu tujuan. Jumlah dana senantiasa menentukan jumlah dan kualitas staf dari suatu perusahaan atau organisasi, serta nilai pekerjaan yang akan disajikan oleh para konsultan humas.

2.8.3 Perencanaan Program Humas

Bagaimana suatu program humas, baik itu yang berjangka panjang maupun berjangka pendek (untuk satu peristiwa tunggal), harus direncanakan dengan cermat dan hati-hati, sedemikian rupa sehingga akan diperoleh hasil-hasil yang nyata. Tetapi mengapa kita perlu menyusun program humas? Dari sekian banyak alasan, ada empat yang paling menonjol bagi dilakukannya perencanaan humas.

                        Empat alasan tersebut adalah sebagai berikut :

a)      Untuk menetapkan target-target operasi humas yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh.

b)      Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan.

c)      Untuk memilih prioritas-prioritas yang paling penting guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan guna melaksanakan segenap program humas yang telah diprioritaskan tersebut.

d)     Untuk menentukan kesiapan atau kelayakan pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan jumlah dan kualitas personel yang ada, daya dukung dari berbagai peralatan fisik, serta anggaran dana yang tersedia.

Tanpa adanya suatu program yang terencana, seorang praktisi humas akan terpaksa beroperasi secara instingtif sehingga ia mudah kehilangan arah. Ia akan selalu tergoda mengerjakan hal-hal baru, sementara hal-hal yang lama belum terselesaikan. Pada akhirnya, ia akan sulit memastikan sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, dan apa saja hasil-hasil konkret yang telah dihasilkannya.

2.8.4 Model Perencanaan Humas

            Salah satu model perencanaan humas adalah apa yang disebut sebagai “model enam langkah”. Model ini sudah diterima secara luas oleh para praktisi humas profesional. Adapun keenam tahapannya yaitu sebagai berikut :

a)      Pengenalan situasi

b)      Penetapan tujuan

c)      Definisi khalayak

d)     Pemilihan media dan teknik-teknik humas

e)      Perencanaan anggaran

f)       Pengukuran hasil

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hubungan masyarakat atau Public Relations adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Humas (PR) adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi atau lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait.

Public Relations (PR) merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber utama :

Anggoro, M. Linggar. 2005. Teori & Profesi Kehumasan serta aplikasinya di Indonesia. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sumber pendukung :

http://missdaniar29.blogspot.com/2013/01/makalah-tentang-humas-dan-pr.html

http://dimazghunawan.blogspot.com/2011/06/prospek-profesi-pr-di-era-globalisasi.html

Onong. U, Effendy. 1993. Human Relations dan Public Relations. Manda Maju.

Ruslan. Rosady. 1998. Manajemen PR & Media Komunikasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.